SHARE

Menko Polhukam Mahfud MD

CARAPANDANG.COM –  Menjadi pejabat pemerintah harus memiliki empati yang tinggi kepada rakyat. Empati tersebut diwujudkan tidak hanya dengan kata-kata atau janji, tapi harus dengan aksi-aksi nyata untuk meringankan beban yang sedang dipikul oleh rakyat.

Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang sudah mendera bangsa Indonesia lebih dari satu tahun ini, beban yang dipikul oleh rakyat sangatlah  berat. Tidak hanya beban soal kesehatan, tapi juga beban-beban yang lain turut membuat masyarakat hidup dalam kebingungan dan ketakutan.

Misalnya, ketakukan akan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebab selama pandemi Covid-19 sektor ekonomi sangat terdampak, banyak perusahan yang gulung tikar sehingga menambah jumlah angka pengangguran di negeri ini. Sulitnya masyarakat dalam mencari nafkah karena sejumlah kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas masyarakat, seperti kebijakan yang saat ini sedang dijalani yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Dengan kebijakan ini omset pedagang menurun dratis.

Selain ekomomi, sektor pendidikan juga terkena dampaknya dari pandemi Covid-19 ini. Rakyat mengalami kebingungan. Belajar tatap muka di sekolah yang diganti menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melaui online atau daring juga menimbulkan masalah baru. Tidak hanya tidak kemampuan orang tua untuk membeli kuota internet, tapi juga sulitnya jaringan internet di pelosok-pelosok daerah membuat kegiatan belajar tidak berjalan maksimal.

Tentunya masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat selama pandemi Covid-19. Maka itu, dibutuhkan empati pejabat pemerintah di negeri ini sehingga mereka benar-bener bekerja untuk meringankan beban masyarakat. Di situasi seperti saat ini tidak ada kata santai bagi para pejabat. Yang dibutuhkan kerja cepat dan kerja cerdas. Sehingga masalah wabah di negeri ini segera terlihat tanda-tanda akan berakhir.

Minus empati

Sebagai pejabat pemerintah pasti tidak akan lepas dari perhatian masyarakat. Maka itu, bersikap dan bertuturlah yang bijak sehingga masyarakat merasa teduh. Apalagi di kondisi yang berat seperti saat ini, empati para pejabat negara sangat dirindukan oleh rakyat.

Penulis sedikit mengkritik gaya komunikasi Menko Polhukam Mahfud MD yang terlihat kurang peka di tengah pamdemi Covid-19 dan kebijakan PPKM Darurat. Melalui akun twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Kamis (15/7) malam dia menulis, “PPKM memberi kesempatan kepada sy nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Asik juga sih, meski agak muter-muter. Tp pemahaman hukum penulis cerita kurang pas. Sarah yg mengaku dan meminta dihukum krn membunuh Roy langsung ditahan. Padahal penegakan dlm hukum pidana itu bkn bukti yg kuat”.

Sebenarnya jika membaca pesan dalam tulisan tersebut tidak ada yang salah, tapi jika penulisnya adalah pejabat pemerintah, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19, terlihat kurang peka. Menurut hemat penulis apa yang disampaikan oleh Mahfud MD ini menambah krisis komunikasi dari para pembantu Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengancam memindahkan anak buahnya ke Papua. Pernyataan tersebut dinilai bernuansa rasialis terhadap masyarakat Papua.

Begitu juga pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang memimpin PPKM Darurat. Luhut mengklaim pandemi terkendali, meski lonjakan kasus setiap harinya memecahkan rekor baru. Selain itu, masyarakat dibuat gempar dengan kebijakan vaksin gotong royong bagi individu yang berbayar.

Seharusnya di tengah situasi pandemi Covid-19 ini pejabat pemerintah memperkuat lagi rasa empati kepada rakyat, dengan memperbaiki gaya komunikasinya. Komunikasi yang dibangun adalah memberikan semangat dan motivasi. Serta membuat kebijakan-kebijakan yang bisa meringankan beban rakyat dalam menghadapi pandemi ini.

Komunikasi yang ‘buruk’

Jika kembali ke belakang di awal pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, Mahfud MD adalah salah satu  pejabat pemerintah yang memiliki komunikasi ‘buruk’ dalam menyikapi wabah ini. Dia pernah menyampaikan pernyataan bahwa virus corona seperti seorang istri.

Mahfud menceritakan meme tentang virus corona yang dirinya peroleh dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Meme tersebut menganalogikan virus corona selayaknya istri.

"Judulnya itu dalam bahasa Inggris. Corona is like your wife. Corona itu seperti istrimu, ketika kamu mau mengawini, kamu berpikir kamu bisa menaklukkan dia, tetapi sesudah menjadi istrimu, kamu tidak bisa menaklukkan istrimu," kata Mahfud menceritakan isi meme tersebut dalam sambutannya di acara halalbihalal IKA UNS yang disiarkan di kanal YouTube Universitas Negeri Sebelas Maret, Selasa (26/5/2020).

"Sesudah itu. Than you learn to live with it (kamu belajar untuk hidup bersamanya). Ya sudah, sudah begitu," kata Mahfud.

Mahfud menilai, analogi itu mirip dengan penanganan virus corona. Mulanya banyak orang yang ingin diterapkan pembatasan sosial hingga karantina wilayah untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kemudian, masyarakat dipaksa beradaptasi dan hidup berdampingan bersama virus corona dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Menurut dia, hal itu terjadi lantaran masyarakat menyadari bahwa pembatasan sosial dan karantina wilayah yang dilakukan secara terus-menerus dapat memberhentikan roda perekonomian yang semestinya tetap harus berputar. (Kompas.com).

Mahfud MD juga pernah menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait tata kata pengumuman PSBB. Menurutnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok disebabkan karena Anies mengumumkan PSBB kembali tahap awal. Apa yang disampaikan Mantan Ketua MK ini menimbulkan pertanyaan public bahwa antara pemerintah pusat dan daerah kurang harmonis.

Bangkit bersama

Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi masalah yang sulit. Pandemi ini akan berakhir dan bangsa Indonesia akan menjadi pemenang jika semua pihak bergerak dan bangkit bersama melawan virus corona.

Bangkit bersama ini akan terwujud jika pejabat pemerintah memiliki empati yang kuat terhadap  rakyatnya. Empati tersebut akan terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat. Bukan hanya sekadar kata atau janji-janji manis.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini pemerintah tidak sendiri. Rakyat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagaaman juga berusaha sekuat tenaga  meringankan beban rakyat.

Sebut saja Muhammadiyah berhasil menggalang dana sekitar Rp130 miliar untuk mendukung program-program pencegahan Covid-19. Dan saat ini Muhammadiyah juga berjuang sekuat tenaga membantu pemerintah dalam program vaksinasi Covid-19.

Bantuan dari Muhamamdiyah ini untuk mempercepat target pemerintah menciptakan kekebalan kumunal di tahun 2021. 

Tidak hanya Muhammadiyah, organiasi atau lembaga yang lain juga bergerak mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang angkanya terus meroket. Apa yang mereka lakukan adalah atas nama kemanusian agar bangsa ini segera melawati pandemi Covid-19.

Ayo bangkit  bersama lawan pandemi ini!. Dengan bergerak bersama, maka wabah ini akan segera terkendali. Dan kita bisa lagi hidup normal seperti biasa. Bebas berkumpul dan bebas bersilaturahmi dengan sanak saudara.

Dan bagi para pejabat pemerintah, bangunlah komunikasi yang baik dan menunjukan rasa empati kepada rakyat. Komunikasi yang baik inilah akan menciptakan imunitas bagi rakyat. Karena para pejabatnya juga memiliki perasaan yang sama dengan rakyat.

*Oleh: Amir Fiqi
Penulis merupakan wartawan dan pemerhati sosial


Tags
SHARE