CARAPANDANG.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyiapkan pembangunan pelabuhan peti kemas pada lahan seluas 10 hektare di Tanjung Silopo Kabupaten Polewali Mandar.
"Pemerintah Sulbar telah melakukan peninjauan sejumlah fasilitas di pelabuhan Tanjung Silopo sebagai pelabuhan laut pengangkutan barang maupun orang di Sulbar," kata Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, pemerintah akan membenahi segala kekurangan yang ada di pelabuhan tersebut.
Pemprov Sulbar menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk penampungan peti kemas di pelabuhan tersebut dan juga untuk pembangunan hunian sementara (shelter)
Pelabuhan Silopo juga dibenahi untuk memaksimalkan l pelayanan kepada masyarakat Sulbar , khususnya kepada Pekerja Migrain Indonesian (PMI) khususnya asal Sulbar yang menggunakan fasilitas itu.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani, mengapresiasi dukungan pemerintah Sulbar untuk pembangunan sarana dan prasarana pelayanan pelabuhan bagi PMI.
"Sarana kesehatan, kesiapan shelter, pelabuhan, menjadi mesti disiapkan semua Provinsi di Indonesia untuk mendukung pelayanan PMI," ujarnya.
Ia mengatakan, kebijakan pemerintah Sulbar terhadap PMI akan disampaikan ke Mendagri, pelayanan PMI untuk memerangi bentuk kejahatan sindikat pengiriman pekerja ilegal.
"Pemerintah Sulbar telah melakukan peninjauan sejumlah fasilitas di pelabuhan Tanjung Silopo sebagai pelabuhan laut pengangkutan barang maupun orang di Sulbar," kata Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, pemerintah akan membenahi segala kekurangan yang ada di pelabuhan tersebut.
Pemprov Sulbar menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk penampungan peti kemas di pelabuhan tersebut dan juga untuk pembangunan hunian sementara (shelter)
Pelabuhan Silopo juga dibenahi untuk memaksimalkan l pelayanan kepada masyarakat Sulbar , khususnya kepada Pekerja Migrain Indonesian (PMI) khususnya asal Sulbar yang menggunakan fasilitas itu.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani, mengapresiasi dukungan pemerintah Sulbar untuk pembangunan sarana dan prasarana pelayanan pelabuhan bagi PMI.
"Sarana kesehatan, kesiapan shelter, pelabuhan, menjadi mesti disiapkan semua Provinsi di Indonesia untuk mendukung pelayanan PMI," ujarnya.
Ia mengatakan, kebijakan pemerintah Sulbar terhadap PMI akan disampaikan ke Mendagri, pelayanan PMI untuk memerangi bentuk kejahatan sindikat pengiriman pekerja ilegal.
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
